Tentang Hamas
| Pemimpin | Khaled Mashaal, Ismail Haniya, Mahmoud Zahar |
|---|---|
| Pendiri | Sheikh Ahmed Yassin |
| Didirikan | 1987 |
| Kantor pusat | Gaza |
| Ideologi | Fundamentalisme Islam, Sunni Islamisme, |
| Afiliasi internasional | Ikhawanul Muslimin |
Hamas (bahasa Arab: حماس Ḥamās, akronim dari Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah حركة المقاومة الاسلامية Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah, secara harfiah "Gerakan Pertahanan Islam" dan kata Arab untuk 'ketekunan'), adalah organisasi Palestina Islam Sunni[1], dengan sayap militer terkait, Izz ad-Din al-Qassam,[2] di wilayah Palestina.
Sejak tahun 2007, Hamas telah memerintah Jalur Gaza, setelah memenangkan mayoritas kursi di parlemen Palestina pada pemilihan parlemen Palestina tahun 2006[3] dan mengalahkan organisasi politik Fatah dalam serangkaian bentrokan. Israel, Amerika Serikat,[4] Kanada,[5] Uni Eropa,[6][7] Yordania,[8] Mesir[9] dan Jepang mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris,[10] sementara Iran, Rusia,[11] Turki,[12] Cina[13][14][15][16] dan banyak negara di seluruh dunia Arab tidak mengambil sikap atas Hamas.
Berdasarkan prinsip-prinsip fundamentalisme Islam yang memperoleh momentum di seluruh dunia Arab pada 1980-an, Hamas didirikan pada tahun 1987 (selama Intifadhah Pertama) sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin Mesir.[17][18] Sheik Ahmed Yassin sebagai pendiri menyatakan pada tahun 1987, dan Piagam Hamas menegaskan pada tahun 1988, bahwa Hamas didirikan untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel dan mendirikan negara Islam di wilayah yang sekarang menjadi Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza[19][20]. Namun, pada bulan Juli 2009, Khaled Meshal, kepala biro politik Hamas, mengatakan organisasi itu bersedia bekerja sama dengan "resolusi konflik Arab-Israel yang termasuk negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967", asalkan pengungsi Palestina memegang hak untuk kembali ke Israel dan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara baru.[21][22] Namun, Mousa Abu Marzook Mohammed, wakil ketua biro politik Hamas, mengatakan pada tahun 2014 bahwa "Hamas tidak akan mengakui Israel", dan menambahkan "ini adalah garis merah yang tidak bisa dilewati".[23]
Izz ad-Din al-Qassam, sayap militer yang berafiliasi dengan Hamas, telah meluncurkan serangan terhadap Israel, terhadap penduduk sipil dan sasaran target militer.[24] Serangan terhadap sasaran sipil telah menyertakan serangan roket dan dari tahun 1993 hingga 2006, bom bunuh diri.[25] Serangan terhadap sasaran militer menyertakan tembakan senjata ringan, roket dan serangan mortir.[24][26][27]
Pada bulan Juni 2008, sebagai bagian dari gencatan senjata yang ditengahi Mesir, Hamas menghentikan serangan roket ke Israel dan melakukan beberapa upaya untuk mencegah serangan oleh organisasi lain.[28][29] Setelah masa tenang selama empat bulan, konflik meningkat ketika Israel melakukan aksi militer dengan tujuan untuk mencegah penculikan yang direncanakan oleh Hamas, menggunakan terowongan yang digali di bawah pagar keamanan perbatasan,[rujukan rusak] dan menewaskan tujuh operator Hamas. Sebagai pembalasan, Hamas menyerang Israel dengan rentetan roket.[29][30]] Pada akhir Desember 2008, saat Israel menyerang Gaza[31] dan menarik pasukannya dari wilayah pada pertengahan Januari 2009.[32] Setelah Perang Gaza, Hamas terus memerintah Jalur Gaza dan Israel mempertahankan blokade ekonomi. Pada tanggal 4 Mei 2011, Hamas dan Fatah mengumumkan perjanjian rekonsiliasi yang menyediakan untuk "pembentukan pemerintah Palestina sementara secara bersama" sebelum pemilihan nasional yang dijadwalkan pada 2012.[33] Menurut laporan berita Israel yang mengutip pemimpin Fatah Mahmoud Abbas, sebagai syarat bergabung dengan PLO, Khaled Meshaal setuju untuk menghentikan "perjuangan bersenjata" melawan Israel dan menerima negara Palestina dalam perbatasan tahun 1967, di samping Israel.[34]